DEWAN DAWAH ISLAMIYAH INDONESIA (DEWAN DAKWAH)

Gagalnya kudeta G30S/PKI dan lahirnya pemerintah Orde Baru membawa harapan baru bagi umat Islam. Rezim baru diharapkan membuka lembaran sejarah baru pula. Banyak yang berharap Partai Islam Masyumi itu bisa dihidupkan lagi, setelah dibekukan Presiden Soekarno melalui Keppres No. 200/1960, pada 17 Agustus 1960.

Tapi, masa bulan madu antara umat Islam dengan rezim Orde Baru tidak berlangsung lama. Banyak pengamat menyebut era 1969-1989 sebagai era depolitisasi Islam dan deislamisasi politik. Pemerintah Orde Baru menolak usulan rehabilitasi Masyumi.

Ketua Umum Masyumi saat dibubarkan, Prawoto Mangkusasmito, mengirim surat kepada Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto, tertanggal 6 Oktober 1966. Ia berharap Masyumi dapat direhabilitasi. Tapi, pada 6 Januari 1967, Presiden Soeharto menjawab, bahwa ABRI tidak bisa menerima rehabilitasi Masyumi. Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membawa ABRI pada suatu pendirian, bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi, demikian sebagian isi surat balasan Soeharto kepada Prawoto.

Bukan hanya itu. Para tokoh Masyumi juga dilarang memimpin Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), satu-satunya partai baru yang diizinkan terbentuk ketika itu. Pemerintah tidak merestui terpilihnya Moh. Roem sebagai Presiden Parmusi dalam Muktamar di Malang, tahun 1968.

Pengaruh Masyumi pun dicoba sekuat tenaga dihilangkan, dengan keluarnya daftar hitam sekitar 2.500 eks tokoh Masyumi yang tidak boleh dicalonkan oleh Parmusi.

Umur Parmusi pun tak lama. Pada 5 Januari 1973, Parmusi pun melebur ke dalam PPP bersama NU, PSII, dan Perti.

PPP sendiri harus merelakan Asas Islam dan gambar Kabahnya diganti.

Dalam kondisi politik seperti itu, para tokoh Masyumi pun banting stir. Pada 27 Februari 1967 mereka membentuk Dewan Dawah Islamiyah Indonesia (Dewan Dakwah). Diantara pendirinya adalah: Mohammad Natsir (mantan Perdana Menteri RI), Mr. Mohammad Roem (Menteri Luar Negeri RI, dan penandatangan Perjanjian Roem-Van Roejen), Mr. Sjafroedin Prawiranegara (Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia pertama), Prof. DR. HM Rasjidi (Menteri Agama pertama RI), Mr. Burhanuddin Harahap (Mantan Perdana Menteri RI), Prawoto Mangkusasmito, Prof. Kasman Singodimedjo (Jaksa Agung pertama RI), KH Faqih Usman (mantan menteri agama RI), KH Hasan Basri (mantan Ketua MUI), dan sebagainya.

Para tokoh tersebut berdialog dan bermusyawarah di Masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi keummatan menjadi topik utamanya.

Musyawarah menyimpulkan dua hal:

Menyatakan rasa syukur atas hasil dan kemajuan yang telah dicapai hingga kini dalam usaha-usaha dakwah yang secara terus menerus dilakukan oleh berbagai kalangan umat, yakni para alim ulama dan para muballigh secara pribadi, serta atas usaha-usaha yang telah dicapai dalam rangka organisasi dakwah.

Memandang perlu (urgent) lebih ditingkatkan hasil dakwah hingga taraf yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu keselarasan antara banyaknya tenaga lahir yang dikerahkan dan banyaknya tenaga batin yang dicurahkan dalam rangka dakwah tersebut.

Untuk menindaklanjuti kesimpulan pada butir kedua di atas, musyawarah menginventaris pokok-pokok persoalan keummatan:

Mutu dakwah yang di dalamnya tercakup persoalan penyempurnaan sistem perlengkapan, peralatan, peningkatan teknik komunikasi, lebih-lebih lagi sangat dirasakan perlunya dalam usaha menghadapi tantangan (konfrontasi) dari bermacam-macam usaha yang sekarang giat dilancarkan oleh penganut agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan (antara lain paham anti Tuhan yang masih merayap di bawah tanah), Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan sebagainya terhadap masyarakat Islam.

Planning dan integrasi yang di dalamnya tercakup persoalan-persoalan yang diawali oleh penelitian (research) dan disusul oleh pengintegrasian segala unsur dan badan-badan dakwah yang telah ada dalam masyarakat ke dalam suatu kerja sama yang baik dan berencana.

Musyawarah kemudian memandang perlu membentuk suatu wadah yang dijelmakan dalam sebuah Yayasan yang diberi nama Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia disingkat Dewan Dakwah. Pengurus Pusat yayasan ini berkedudukan di ibu kota negara, dan dimungkinkan memiliki Perwakilan di tiap-tiap ibu kota Daerah Tingkat I serta Pembantu Perwakilan di tiaptiap ibu kota Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Dewan Dakwah yang dikukuhkan keberadaannya melalui Akta Notaris Syahrim Abdul Manan No. 4, tertanggal 9 Mei 1967, melandaskan kebijaksanaannya kepada empat hal:

Berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah.

Kerjasama erat dengan badan-badan dakwah di seluruh Indonesia.

Menghindari dan atau mengurangi pertikaian paham antara pendukung dakwah

Tampil mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah.

Musyawarah juga merumuskan program kerja pokok sebagai penjabaran dari landasan kebijaksanaan di atas, sebagai berikut:

Mengadakan muballighin dan calon muballighin.

Mengadakan riset da’wah.

Menyebarkan aneka macam penerbitan, antara lain buku-buku, brosur, dan atau siaran lain yang terutama ditujukan untuk memperlengkapi para muballighin dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya, guna meningkatkan mutu dan hasil dakwah. Usaha ini diharapkan dapat mengisi kekosongan lektur, yang khusus diperlukan dalam masyarakat.

Dewan Dakwah dinakhodai secara berturut-turut oleh: Dr M Natsir (1967-1993), Dr Anwar Haryono, KH Affandi Ridwan, Cholil Badlawi, Hussein Umar, Syuhada Bahri, Siddik Kertapati, dan kini Dr Adian Husaini (2020-2025).