Soal Pernikahan Beda Agama, Dewan Da’wah Berseberangan dengan Rocky Gerung

Oleh: Dr. Adian Husaini || Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

PADA 1 November 2022, situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan tulisan berjudul: “Pernikahan Beda Agama Menimbulkan Kemudharatan Berkelanjutan.”  Disebutkan dalam berita itu,  bahwa MK kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Selasa  (01/11/2022).

Sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam.

Agenda sidang kedua belas ini yakni mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (Dewan Da’wah). Ahli dari Dewan Da’wah, Teten Romly Qomaruddien, secara daring mengatakan persoalan pernikahan beda agama seolah tidak mengenal kata berhenti walaupun pada dasarnya ajaran Islam telah membedakan dan telah memberikan aturan yang jelas.

“Selain terdapat dalil-dalil ayat yang menegaskan haramnya pernikahan beda agama tersebut, juga adanya riwayat hadits ditambah lagi adanya ijma’ para ulama di setiap zamannya,” ungkap Teten.

Dikatakan Teten, sebagai bangsa yang beragama maka perlu memperhatikan pentingnya menempatkan falsafah negara yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teten menjelaskan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kemudian pada Bab 1 Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Demikian pula Bab 1 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Semua itu menurut ahli sudah relevan dengan kepribadian bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi konstitusi negara selain sesuai dengan pentingnya merawat sumber daya manusia yang menjunjung akal sehat dan akal selamat juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jalan mati manusia untuk menuju dua alam kebahagiaan hakiki,” terangnya.

Menurut Teten, sebagai warga negara yang mematuhi ajaran agama, mematuhi dalil agama dan wahyu merupakan kepatuhan kepada sumber hukum yaitu syariah, menjalankan ketaatan kepada pandangan hukum yaitu fiqih dan mendukungnya terhadap aturan dan pedoman yang berlaku merupakan kesetiaan terhadap undang-undang.

Selain itu, demi terwujudnya rumah tangga, keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah merupakan cita-cita yang wajib diperjuangkan dengan kesamaan iman. “Dengan mengedepankan pertimbangan kebenaran wahyu, akal yang sehat dan akal yang selamat serta fitrah yang telah ditetapkan Allah serta mencegah kemudaratan, sudah sepantasnya MK menolak gugatan manapun yang ingin mencabut UU a quo tentang perkawinan.

***

Demikianlah pandangan salah satu saksi ahli yang diturunkan oleh Dewan Da’wah dalam upaya menolak legalisasi perkawinan beda agama. Pendapat ahli dari Dewan Da’wah itu sejalan dengan pandangan MUI dan sejumlah Ormas Islam lainnya.

Sementara itu, pada 28 Juli 2022, situs MK menurunkan berita berjudul: “Nikah Beda Agama Versi Ade Armando dan Rocky Gerung.” Dalam sidang tersebut, pihak pemohon juga menghadirkan Rocky Gerung sebagai Ahli.  Rocky menyampaikan pandangannya berdasarkan filsafat hukum.

Menurutnya, UU Perkawinan justru bermasalah karena mengatur yang disediakan oleh alam. Perkawinan adalah peristiwa perdata dan di dalam undang-undang disebut sebagai hak dan bukan kewajiban. Dalam undang-undang tersebut jelas mengatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sehingga hak dapat dimaknai sesuatu yang boleh diambil atau dilaksanakan dan boleh tidak. Kedudukan hak tersebut adalah fakultatif bukan imperatif.

“Oleh karena itu perkawinan adalah hak dan bukan kewajiban. Jika seseorang menggunakan haknya, maka negara harus mencatatkannya secara administratif bahwa dia telah menggunakan haknya,” jelas Rocky.

Menurutnya, setiap perkawinan adalah keputusan privat setiap orang yang harus dilayani oleh negara. Maka, demi ketegasan tentang hak dan kewajiban negara hanya boleh mencatat peristiwa itu sebagai peristiwa perdata.

“Yang jadi masalah sekarang adalah negara memanfaatkan agama untuk mengatur kamar tidur orang, itu enggak boleh. Demikian sebaliknya, agama memanfaatkan negara untuk mengintip kamar tidur orang, itu juga enggak boleh. Bahwa kemudian itu dosa, segala macam, itu urusan dia dengan akhirat nanti itu. Bukan urusan negara untuk memastikan hal-hal yang bersifat privat itu,” jelas Rocky. 

***

Dalam konteks Indonesia, pandangan Rocky Gerung itu tidak tepat. Sebab, Indonesia bukanlah negara yang netral agama. Sejak dibentuknya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, maka Indonesia telah menegaskan sebagai negara yang tidak netral terhadap agama. Indonesia bukan negara sekuler atau negara liberal.

Karena itulah, negara tidak bisa membiarkan terjadinya perkawinan sesama jenis. Sebab, perkawinan sesama jenis itu bertentangan dengan agama. Negara Indonesia pun tidak memberi kesempatan kepada siapa pun untuk mengembangkan paham ateisme.

UU No 1/PNPS/1965 pun masih berlaku dan melarang siapa pun untuk merusak atau menodai agama, dengan cara-cara membuat tafsir agama yang menyimpang dari ajaran pokok agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi, sejak awal-awal kemerdekaan, negara sudah memilih untuk tidak bersikap netral terhadap urusan agama penduduknya.

Apalagi, dalam urusan perkawinan!  Jika perkawinan adalah hak warga negara dan negara hanya bertugas mencatat perkawinan penduduknya, maka sulit diterima akal sehat, jika negara harus mencatat perkawinan warga negara yang kawin dengan anjing yang dicintainya!

Yang memimpin negara itu manusia! Selama dia manusia, maka selama itu pula ia terikat dengan aturan Tuhannya. Kecuali, jika ia merasa lebih hebat dari Tuhan!*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *