Hikmah Sejarah dari Hilangnya “Tujuh Kata”

Oleh: Dr. Adian Husaini (Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia)

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Semua rakyat Indonesia mensyukurinya. Esoknya, 18 Agustus 1945, bisa disebut sebagai hari pengorbanan umat Islam, karena rela melepas “Tujuh Kata” dari Pembukaan UUD 1945. Tujuh Kata itu ialah: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” 

Padahal, Tujuh Kata itu masuk bagian kesepakatan bangsa dalam Piagam Jakarta yang diusahakan dengan susah payah  oleh Bung Karno (Ketua Panitia Sembilan). Tapi, karena bangsa Indonesia mendapat ultimatum, maka Tujuh Kata itu pun dihapus. Umat Islam mengalah demi persatuan bangsa. 

Bung Karno sudah berusaha meyakinkan bahwa Piagam Jakarta adalah “kompromi maksimal yang bisa dicapai”, tetapi usaha untuk mengubah Piagam Jakarta masih terus dilakukan. Usaha itu tidak berhenti sampai sidang BPUPK, tetapi terus berlanjut pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Beginilah cerita ringkasnya!

Dalam bukunya, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Hatta menceritakan tekanan kaum Kristen untuk mengubah Piagam Jakarta: “… wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas…Kalau Pembukaan diteruskan juga apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.” 

Karena adanya tekanan tersebut, Bung Hatta mengaku lalu mengajak sejumlah tokoh Islam untuk membicarakan masalah  tersebut. Dan ia menyatakan: “Supaya kita jangan terpecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

*****

Demi persatuan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, umat Islam rela melepaskan kesepakatan Tujuh Kata tersebut. Dalam buku “Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito” (Jakarta: Kompas, 2014), ditulis bahwa dari 27 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hanya 3 orang yang merupakan eksponen-eksponen perjuangan Islam, yaitu KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikoesoemo, dan Kasman Singodimedjo. 

Dalam sidang 18 Agustus 1945 tersebut, KH Wahid Hasyim tidak bisa hadir, karena masih dalam perjalanan dari Surabaya. Kasman Singodimedjo adalah anggota baru di PPKI. Ia tidak ikut dalam perdebatan di BPUPK. Maka, beban terberat ada di pundak Ki Bagus. Setelah berunding intensif dengan Tengku Muhammad Hasan dan Bung Hatta,  maka “Tujuh Kata” itu kemudian diganti dengan “Yang Maha Esa”. 

Ketika Prawoto Mangkusasmito – ketua umum Masyumi yang terakhir – menanyakan arti Ketuhanan Yang Maha Esa kepada Ki Bagus, maka dijawab tegas dan singkat: “Tauhid”.  Jawaban Ki Bagus itu sempat dikonfirmasi oleh Prawoto kepada Tengku Muhammad Hasan. “Beliau tidak membantahnya,” tulis Prawoto.

Makna Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “Tauhid” itu juga ditegaskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo, tahun 1983. Rois Am NU ketika itu, KH Ahmad Siddiq, menulis makalah berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila”: “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.” 

*****

Hilangnya “Tujuh Kata” itu telah menjadi sejarah. Umat Islam yakin akan takdir Allah. Patut dicatat, bahwa para tokoh Islam yang terlibat dalam perumusan tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah para pejuang hebat. Kini, kita mengambil hikmah sejarahnya, dan berjuang melanjutkan perjuangan mereka dengan sebaik-baiknya. 

Belakangan, ternyata ada sebagian kalangan pihak Kristen yang mempunyai opini yang berbeda dengan banyak orang. Ada catatan dari seorang penulis Kristen, I.J. Satyabudi,  dalam bukunya, Kontroversi Nama Allah: “Sangat jelas, Bapak-bapak Islam jauh lebih cerdas dari Bapak-bapak Kristen karena kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu identik dengan “Ketuhanan Yang Satu”!” 

Ada juga seorang tokoh Katolik yang mengusulkan agar Pembukaan UUD 1945 diubah. Tokoh Katolik J. Soedjati Djiwandono yang mengusulkan agar “Pembukaan UD 1945 itu diganti.  Usulan itu ditulisnya dalam sebuah artikel di Harian Suara Pembaruan (9 Februari 2004), dengan judul ‘Mukadimah UUD 1945 Tidak Sakral, Perlu Diganti’. 

Soedjati Djiwandono adalah pakar hubungan internasional dan juga kolumnis di Majalah Katolik ‘HIDUP’.  Menurutnya, pikiran bahwa Mukaddimah UUD 1945 tidak dapat diganti, adalah keliru. Sebab UUD 1945, termasuk mukaddimahnya, adalah buatan manusia, bukan kitab suci, dan karena itu keliru membuat atau menganggapnya sakral atau keramat. 

Pendapat Soedjati itu juga ditolak oleh Prof. Franz Magnis-Suseno, melalui sebuah artikelnya berjudul “Mukaddimah UUD 1945 Tidak Boleh Diganti!”.   Franz Magnis menulis: “Lebih serius lagi, Soedjati mau membongkar salah satu tabu paling kental dalam politik Indonesia: ia menuntut agar Indonesia menjadi, dan mengaku menjadi, sebuah negara sekuler. Menurut saya, Soedjati di sini main api, dan itu terlalu mahal.” (Lihat, Franz Magnis-Suseno, Berebut Jiwa Bangsa, 2006:224-229). 

Begitulah perjalanan panjang perumusan Pembukaan UUD 1945. Sebagai bangsa yang sangat plural, maka wajar saja ada banyak perbedaan pendapat dalam perumusan dasar negara dan konsep-konsep pembangunan negara. Para pendiri bangsa telah memberi contoh bagaimana perbedaan pendapat tidak menyebabkan mereka gagal mewujudkan kemerdekaan RI. 

Belajar dari pengalaman sejarah, sebagai pemain utama dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, maka umat Islam dituntut untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan terus berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu: mewujudkan negeri yang bersatu berdaulat adil dan makmur dalam naungan ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *