Soal Nabi Palsu, Itu Urusan Serius Dalam Islam

Oleh: Dr. Adian Husaini

(Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia)

Pada tanggal 11 Februari /2010, Jurnal Islamia Republika, menurunkan artikel Ahmad Rofiqi berjudul ”Rasulullah saw dan Nabi Palsu”. Artikel Rofiqi itu membuktikan, bahwa persoalan Nabi palsu adalah urusan yang dipandang sangat serius oleh Rasulullah saw dan para Khulafaur Rasyidun. Berikut ini kutipan artikelnya.

Dalam kitabnya Al Sunan (Kitab Al Jihad, Bab Ar-Rusul hadits no, 2380) Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Mas’ud. Ketika menerima dua utusan Musailamah al-Kazzab (Nabi palsu), Rasulullah Saw bertanya kepada mereka: “Apa yang kalian katakan (tentang Musailamah)? Mereka menjawab, “Kami menerima pengakuannya (sebagai nabi)”. Rasulullah SAW berkata:  “Kalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, sungguh aku akan menghukum mati kalian berdua”.

Lafadz ini diceritakan juga oleh Ahmad (hadits no. 15420), Al Hakim (2: 155 no. 2632). Ahmad (hadits no. 15420) melaporkan melalui Abdullah bin Mas’ud dengan lafadz “la-qataltu-kumaa”, (aku pasti akan menghukum mati kalian berdua). Versi hadits ini diceritakan kembali oleh kitab-kitab sejarah seperti Al Thabari (Tarikh Al Thabari, Juz 3 Bab Masir Khalid bin Walid) dan Ibnu Katsir (Al Bidayah wa Al Nihayah, Dar Ihya’ Al Turats Al Arabi , tt, Juz 6, hal: 5).

Riwayat-riwayat ini menampilkan ketegasan Rasulullah saw terhadap orang yang mengakui kenabian Musailamah. Tetapi, karena Rasulullah saw memegang etika diplomatik yang tinggi, maka beliau membiarkan begitu saja kedua utusan Nabi palsu itu.

Mengapa Rasulullah saw tidak memerangi Musailamah? Ibn Khaldun menjelaskan masalah ini, bahwa “Sepulangnya Nabi saw dari Haji Wada’, beliau kemudian jatuh sakit. Tersebarlah berita sakit tersebut, sehingga muncullah Al Aswad Al Anasi di Yaman, Musailamah di Yamamah dan Thulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad; mereka semua mengaku nabi. Rasulullah SAW segera memerintahkan untuk memerangi mereka melalui edaran surat dan utusan-utusan kepada para gubernurnya di daerah-daerah dengan bantuan orang-orang yang masih setia dalam keislamannya. Rasulullah SAW menyuruh mereka semua bersungguh-sungguh dalam jihad memerangi para nabi palsu itu sehingga Al Aswad dapat ditangkap sebelum beliau wafat. Adapun sakit keras yang dialami tidak menyurutkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan perintah Allah dalam menjaga agama-Nya. Beliau lalu menyerukan orang-orang Islam di penjuru Arab yang dekat dengan wilayah para pendusta itu, menyuruh mereka untuk melakukan jihad (melawan kelompok murtad—pen)”. (Abdurrahman Ibnu Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun, Dar Al Kutub Al Ilmiyah: Beirut, Libanon, cet. 1, th. 1992, hal 474-475).

Terkait dengan perang melawan kelompok murtad itu, Ibnu Mas’ud berkata, “Setelah Rasulullah SAW wafat, kami hampir saja binasa kalau saja Allah tidak menganugerahi kami kepemimpinan Abu Bakar” (Tarikh Al Dzahabi, Juz 2, Kitab Sanah Ihda ‘Asyr, bab Akhbar al Riddah). Juga dikatakan: “Demi Allah, aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk melakukan perang dan baru aku tahu, inilah keputusan yang benar”. (Al Bukhari hadits no 1561).

*****

Itulah fakta sejarah tentang sikap Nabi Muhammad saw dan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. tentang masalah penyelewengan hal-hal pokok dalam agama Islam, kemunculan nabi-nabi palsu. Islam memandang masalah agama (ad-Dinul Islam) sebagai hal yang prinsip, karena menyangkut urusan dunia dan akhirat. Salah satu dari ”maqashid syariah” adalah ”hifdzud-Diin” (menjaga agama).

Islam memandang agama bukan laksana baju; boleh dipakai dan ditanggalkan kapan saja sesuka hatinya. Karena itulah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. bersikap tegas terhadap setiap penyelewengan terhadap agama. Begitu juga para ulama Islam di dunia bersikap tegas terhadap setiap penyimpangan agama Islam. Di Indonesia MUI juga telah bersikap tegas, dengan menyatakan, bahwa semua ajaran yang mengakui adanya nabi lagi setelah Nabi Muhammad saw tergolong ajaran sesat.

Hari Selasa (3/8/2021), Tim Peneliti Baha’i — Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia juga telah mengumumkan temuannya, bahwa telah ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya penodaan agama yang dilakukan oleh para penganut Baha’i. Pembawa “agama” Baha’i mengaku sebagai Nabi dan menerima wahyu.

Karena itu, Tim Peneliti Baha’i mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia dan Ormas-ormas Islam lainnya, agar membentuk TIM HUKUM untuk membawa masalah Baha’i ini ke jalur hukum.

Dalam sejarahnya di Indonesia, organisasi Baha’i pernah dilarang oleh Perdana Menteri Djuanda melalui Surat Perdana Menteri Nomor 122/P.M/1959 tanggal 21 Maret 1959 karena praktek ajarannya dapat memecah belah dan menganggu ketenteraman umum. Begitu juga, organisasi Baha’i pernah dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Keppres nomor 264 tahun 1962 karena dianggap tidak sesuai kepribadian bangsa Indonesia.

Diantara indikasi kuat adanya penodaan terhadap agama Islam, misalnya, dalam kitab-kitab yang diterbitkan oleh Baha’i International Community (BIC), sering dikutip ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Tapi, ayat-ayat dan hadits Nabi itu kemudian dicampuradukkan dengan kutipan dari teks teks agama lain dalam doa-doa bersama yang dibacakan oleh BIC dalam berbagai acara sehingga berpotensi merubah makna yang dimaksud dalam ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. (https://reference.bahai.org)

Juga, dalam kitab-kitab yang diterbitkan oleh Baha’i International Community (BIC) banyak penyimpangan ajaran Islam yang disengaja untuk merusak agama Islam seperti penyimpangan pokok pokok Aqidah, menafsirkan dan menakwil ayat ayat Al-Qur’an diluar dari tradisi yang berlaku dalam ajaran agama Islam sehingga menyimpangkan makna sebenarnya dan berpotensi menyesatkan pemahaman umat Islam. (Syekh Muhammad Khudr Hussein dalam Rasail Al-Ishlah, hal. 188).

Fatwa Majma’ Fikih Al-Islami nomor 1070 tanggal 31 Maret 1987 menyimpulkan bahwa Baha’i merusak sendi-sendi ajaran Islam.  Jadi, simpul Tim Peneliti Baha’i, pengikut Baha’i terindikasi kuat menodai/menista agama Islam dan melanggar UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 menyatakan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Temuan dan usulan Tim Peneliti Baha’i itu sangat tepat. Biarlah masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum. Tujuannya. agar ditemukan solusi yang legal dan damai untuk Baha’i di Indonesia. Semoga Allah SWT melindungi umat Islam Indonesia dari berbagai paham yang merusak iman dan akhlak mulia. Aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *